Singgih Januratmoko Sambut Baik Rencana Pemerintah Kurangi Impor GPS

Liputan66com | Jakarta (1/11). Sekitar empat tahun terakhir, pasar tradisional mengalami over supply ayam hidup. Akibatnya, harga ayam potong terus turun yang merugikan peternak UMKM. Muaranya, Kementerian Pertanian (Kementan) membuka impor indukan ayam atau Grand Parents Stock (GPS) berlebih dan pembagiannya tidak merata di kalangan peternak rakyat. 

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), Singgih Januratmoko, “Sudah empat tahun ini, Indonesia bermasalah dengan kondisi over supply ayam hidup di pasar tradisional. Akibatnya harga jatuh dan para peternak rakyat banyak yang gulung tikar,” tegas Singgih. 

Singgih menyambut baik rencana pemerintah yang akan mengatur persebaran dan pengurangan impor GPS, “Kami dari PINSAR mendukung rencana pemerintah melalui Bapanas (Badan Pangan Nasional) dan Kementerian Pertanian untuk mengurangi impor GPS pada 2024,” tuturnya. 

Menurut Singgih rencana kebijakan tersebut, harus diikuti dengan pengawasan yang baik. Berdasarkan pengalaman yang lalu, tim verifikasi kuota GPS tidak bekerja dengan baik. Akibatnya, peternak UMKM yang layak menerima tambahan kuota GPS, justru malah dikurangi.  

“Kami dari PINSAR meminta agar tim verifikasi ini benar-benar memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Jangan sampai syarat-syarat tersebut mereka langar sendiri,” tegas Singgih. 

Singgih mengatakan upaya Bapanas dan Kementan mengatur bagian hulu dari industri perunggasan, bakal mencegah over supply ayam hidup di pasaran. Dengan demikian harga ayam potong stabil dan menguntungkan peternak rakyat, “Kami mendukung penuh upaya tersebut,” ujarnya. 

Dukungan juga datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan. Menurut Budhy pengurangan impor GPS akan menguntungkan peternak rakyat, “Kami di Komisi IV akan mengawal kebijakan tersebut, agar kesejahteraan peternak rakyat bisa meningkat,” tuturnya.

Budi mengingatkan demokrasi ekonomi Indonesia adalah bersistem Pancasila, yang penuh dengan kekeluargaan dan gotong-royong. Model ekonomi Pancasila tidak membuka peluang penguasaan industri peternakan hanya dikuasai konglomerasi dan mematikan peternak rakyat. 

“Sebisa mungkin terjadi kolaborasi bukan kompetisi yang mengakibatkan yang terkuat mengambil semuanya. Investasi di bidang perunggasan sangat vital, untuk itu jangan dikuasai atau dimonopoli oleh pemodal raksasa. Namun harus timbul kerja sama dan pemberdayaan peternak UMKM,” tegasnya.